PERUBAHAN ADMINISTRASI NEGARA MENJADI ADMINISTRASI PUBLIK

Pada dasarnya administrasi publik ingin mengetengahkan bahwa administrasi tidak boleh bebas nilai dan harus menghayati, memperhatikan, serta mengatasi masalah-masalah sosial yang mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Frederickson (1971), seorang pelopor gerakan ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa administrasi publik harus memasukkan aspek pemerataan dan keadilan sosial (social equity) ke dalam konsep administrasi. Ia bahkan menegaskan bahwa administrasi tidak dapat netral. Dengan begitu administrasi publik mengubah pola pikir yang selama ini menghambat terciptanya keadilan social.

Druker (1989) menegaskan bahwa apa yang dapat dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat hendaknya jangan dilakukan oleh pemerintah. Itu tidak berarti bahwa pemerintah tidak harus besar atau kecil, tetapi pekerjaannya harus efisien dan efektif. Seperti juga yang dikemukakan oleh Wilson(1989), birokrasi tetap diperlukan tetapi harus tidak birokratis. Osborne dan Gaebler(1993) mencoba menemukan kembali pemerintah dengan mengetengahkan konsep entrepreneurial government.

Kemudian di Amerika Serikat juga muncul pemikiran baru dengan konsep ”New Public Management” (NPM); pemikiran ini digagas oleh Patrick Dunleavy (1991) beserta rekan-rekannya. Konsep ini memfokuskan pada pemisahan birokrasi pada unit yang lebih kecil, kompetisi antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan jasa publik, dan perubahan motivasi dari sekedar pelayan publik menjadi motif ekonomi, dengan memberikan insentif pada pelayanan publik seperti yang diberikan dalam usaha swasta. . Kehadiran gagasan-gagasan baru itu menggambarkan lahirnya paradigma baru dalam ilmu administrasi.

Saat administrasi negara masih mengkonsepkan state atau negara, fokus ajarannya adalah seluruh kegiatan pemerintah, dalam hal ini semua bertujuan untuk melayani publik seperti bidang kesehatan,pendidikan,transportasi dan lain-lain. Negara dianggap organisasi yang paling kuat sehingga seluruh masyarakat harus mengikuti segala aturan yang dibuat oleh negara.dan pihak swasta masih belum diajak berpartisipasi dalam hal pelayanan publik ini.

Kemudian terjadi hal yang tidak diduga, perekonomian negara memburuk dikarenakan ketidakmampuan negara dalam melayani semua kebutuhan publik yang beragam. Akhirnya negara mengajak pihak swasta dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Penggunaan istilah administrasi publik di rasa lebih tepat, karena penyelenggaraan pelayanan publik sudah tidak lagi hanya melibatkan negara dalam kegiatan pelayanan publik ,melainkan juga swasta,pemerintah dan rakyat.

Berubahnya konsep administrasi negara menjadi administrasi public ini di ikuti dengan perkembangan paradigma dalam administrasi negara yaitu, telah bergeser dari paradigma pengembangan administrasi semata (empowering the administration) kepada paradigma pemberdayaan masyarakat sebagai mitra dalam administrasi publik (empowering the people to become partners in public administration).

Sumber :

buku catatan : septian cahyo susilo

http://prof.ginandjarkartasasmita.wordpress.com/2009/03/06/makalah

revitalisasi administrasi publik dalam mewujudkan pembangunan

berkelanjutan.pdf

http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080911070913AArcViL

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s