Kekuasaan Menurut Konsep Budaya Jawa

Konsep nasionalisme yang mendasari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dikaji ulang karena telah lama terkontaminasi imaji politik orang Jawa. Soekarno di zaman Orde Lama ingin mengembalikan keemasan Majapahit. Soeharto menginginkan reinkarnasi Mataram terutama zaman Sultan Agung dengan konsolidasi tentaranya. Orde Baru merupakan pelanjut setia yang kreatif rezimckolonialisme Belanda. Seperti negara kolonial, Orde Baru bekerja lebih karena dorongan-dorongan dari dirinya sendiri ketimbang melayani tuntutan rakyat. Semua kebijakan Orde Baru di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan digiring bagi penguatan state-qua-state atau state-for-itself. Negara telah menjadi dirinya sendiri (a state of its own) terlepas dari berbagai kepentingan dan kehendak rakyat banyak.

Negara dalam paham kekuasaan Jawa, menurut analisa Ben Anderson, tidak ditentukan oleh wilayah periferi, melainkan oleh pusat. Integrasi tidak dimengerti sebagai kesatuan wilayah politis melainkan keagungbinataraan Jakarta. Paham kekuasaan Jawa sangat gandrung konsep negara kesatuan. Padahal konsep ini, dielaborasi Prof Soepomo dari pemikiran Benedicto Spinoza dan Adam Muller, mengandung benih-benih totalitarianisme. Konsep unitarianisme itu ketika diterapkan Hitler di Jerman dan Musollini di Italia terbukti mendorong timbulnya kejahatan negara atas hak asasi manusia (HAM).

Mohammad Hatta sebenarnya sejak awal sudah mengingatkan, bila negara Indonesia berbentuk kesatuan akan menuai persatean nasional bukan persatuan nasional. Kekhawatiran Hatta akan paham unitarianisme yang Java-centris terbukti benar. Begitu sang patriarch (Soeharto) bangkrut, banyak masyarakat terang-terangan mempertontonkan sentimen anti-Jawa. Aceh dan Irian Jaya menyatakan ingin bebas dari kolonialisme Jawa. Semua ini, meminjam istilah John Pemberton, dalam On the Subject of “Java” (1994), merupakan cultural effect Jawanisasi politik Indonesia. Abstraksi Ben Anderson tentang kekuasaan para raja pada kultur jawa menunjukkan bahwa kultur patriomonial masih kuat melekat pada para pemimpin negeri di Indonesia. (The Idea of Power in Javanese Culture, 1972). Kekuasaan itu harus dipahami sebagai sesuatu yang konkret. Para pemimpin dan penguasa dianggap sebagai patron yang secara otomatis harus diterima oleh anggota masyarakat sebagai atasan yang merasa mempunyai hak untuk membagi-bagikan rezeki politik dan ekonomi kepada para kliennya. Kekuasaan politik dan pemerintahan yang dipegang penguasa dianggap sebagai haknya secara alamiah, dan kekuasaan itu diyakini secara benar sebagai sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan anggota masyarakat yang sebenarnya memberi kekuasaan itu.

Pandangan seperti ini menyebabkan penguasa merasa tidak mempunyai kewajiban kepada masyarakat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaannya. Paham kekuasaan pada kultur kerajaan jawa juga bercirikan pada anggapan bahwa kekuasaan merupakan ungkapan realitas yang sama, berasal dari sumber tunggal sama, berkualitas sama dan lebih dulu ada dari pada yang lain, termasuk terhadap pengertian kemanusiaan dan moralitas. Dalam politik praktis, konsekuensi dari paham ini adalah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada suatu tempat, yang dengan sendirinya mengharuskan pengurangan kekuasaan dalam jumlah yang sama di tempat yang lain (dominasi kekuasaan).Hasrat untuk memperbesar kekuasaan lebih menonjol dari pada hasrat untuk mendayagunakan kekuasaan itu sendiri. Banyak cara yang dilakukan para raja jawa dalam pemusatan kekuasaan, secara asketisme dengan bertapa dan mengumpulkan benda-benda pusaka yang dianggap memiliki kekuatan supranatural dan pemusatan kekuasaan juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan perayaan besar-besaran di keraton. Perayaan dan upacara ini bertujuan untuk menyerap atau mengambil kekuatan-kekuatan yang ada di luar keraton, dalam hal ini keraton dianggap sebagai pusat kekuasaan.

Karakteristik kekuasaan menurut cara berpikir kerajaan Jawa juga tidak mempersoalkan keabsahan. kekuasaan itu berasal dari sumber tunggal yang homogen, raja bukanlah manusia biasa, ia bagaikan dewa atau wakil dari dunia gaib. Maka kekuasaan itu tidak mempersoalkan dari mana asalanya, menuntut hak berkuasa berdasarkan sumber-sumber kekuasaan yang berbeda-beda tidak akan ada artinya. Kekuasaan menurut cara berpikir orang jawa, tidak mengenal sah maupun tidak sah. Legitimasi homogenitas sebagai model legitimasi kekuasaan membuka peluang bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaannya melampaui penilaian moralitas. Hal ini menyebabkan rakyat akan bergantung belas kasihan dari penguasa. Tetapi jika seorang penguasa itu kejam rakyat hanya akan mendapat penderitaan. Penguasa jawa juga seperti tidak punya hukum. Kekuasaan yang diktator hanya tidak memakai hukum sebagai sesuatu yang dipatuhi. Hukum hanyalah sekadar retorika, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penguasa selalu punya celah dan cara untuk lepas jeratan hukum atas kesalahannya.

Sumber :

http://www.mail-archive.com/rantau-net@rantaunet.com/msg04599.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s