Bagaimana menyikapi persoalan politik yang senantiasa melekat dalam proses kebijakan publik?

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam hal ini segala sesuatu yang terjadi di pemerintah harus diketahui oleh rakyat. termasuk dialamnya adalah sebuah kebijakan. Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjuk pada suatu kegiatan yang  mempunyai maksud berbeda. Dalam kaitannya dengan kebijakan publik berarti menunjuk pada suatu kegiatan yang di usulkan, dan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintah, yaitu mensejahterakan masyarakat. Tetapi dalam faktanya, proses pembuatan kebijakan publik tersebut malah terkesan acuh kepada rakyat dan lebih mementingkan kepentingan – kepentingan penguasa yang terkadang merugikan rakyat. Begitulah contoh kecil kebijakan di Indonesia, memanfaatkan rakyat untuk mendapatkan kekuasaan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, dan banyak kepentingan yang terlibat ketika proses perumusan kebijakan publik. Proses kebijakan publik terdiri dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Pada proses agenda setting dan formulasi kebijakan, disinilah biasanya kepentingan – kepentingan politik muncul.  Pada proses agenda setting proses demi proses untuk menjadikan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan dilakukan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada, tahap inilah yang dimaksud dengan proses formulasi kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan publik terdiri dari berbagai usulan kelompok – kelompok yang terdapat pada lembaga wakil rakyat. Kelompok kepentingan akan saling beradu agar menang dalam proses tersebut dengan apa yang mereka inginkan bisa di sahkan menjadi suatu kebijakn yang diambil untuk mengatasi permasalahan publik tersebut. tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Disini suatu kebijakan akan diketahui apakah didukung atau tidak oleh publik. Kebijakan yang telah dijalankan tersebut akan di evaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam realitanya, memang kepentingan politik tidak dapat dipisahkan dari sebuah pemerintahan, khususnya pada proses kebijakannya. Karena proses tersebut merupakan suatu kesempatan yang dimanfaatkan oleh kelompok – kelompok tertentu untuk mengaspirasikan apa yang menjadi tujuan mereka. Walaupun apa yang di aspirasikan tersebut sering merugikan rakyat. Tetapi dari segi lain, demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan adanya penyatuan pendapat dari berbagai kepentingan tersebut. Itulah konsekuensi dari demokrasi, mungkin jika dilihat dari aspek tertentu demokrasi berjalan bagus, tapi dari aspek lain demokrasi malah menjadi ajang berebut kekuasaan. Jika kita berpikir logis, untuk menyikapi hal ini mungkin sangat sulit mengingat sistem tersebut sudah melekat di Indonesia. Tetapi mungkin praktik – praktik kepentingan tersebut bisa diminimalisir dengan suatu langkah perbaikan.

Dalam praktik sistem penyelenggaraan pemerintahan ke depan perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pejaat publik dan perumus kebijakan perlu dibekali kemampuan dalam hal keterampilan komunikasi dan negosiasi selain tuntutan keterampilan profesional dan teknis yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan publik. Dalam proses kebijakan publik yang demokratis, mereka harus siap untuk dapat mengakomodasi secara arif dan bijaksana beragam kepentingan dan kedudukan. Setiap aspirasi yang muncul harus selalu disikapi tanpa memandang latar belakang kelompoknya agar kebijakan yang akan dibuat bisa mensejahterakan rakyat.

Kedua, untuk mengatasi fenomena proses pembuatan kebijakan publik yang berorientasi kepada kepentingan elite parpol dan pengusaha yang memberi modal, langkah yang ditempuh adalah sedari awal platform dari partai politik harusnya juga memperhatikan relevansinya dengan pembuatan kebijakan publik bagi kepentingan rakyat. Pemilukada bukan merupakan proses demokrasi yang bersifat prosedural atau ritual semata tetapi esensi substansinya setelah proses tersebut, yakni apa yang dibuat dalam kebijakan publik harus berasal dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat.

Langkah ketiga, calon pejabat publik dan elite politik dalam parpol perlu peka dan menyikapi atau responsif terhadap tuntutan sinergi pembangunan yang dilakukan di daerah dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, janji-janji politik yang dibuat harus juga melihat berbagai visi, misi, dan orientasi kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, selain memperhatikan potensi di daerah dan aspirasi masyarakat daerah. Maka dari itu pejabat publik dan pembuat kebijakan di daerah tidak begitu saja dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan keinginan yang dijanjikan dalam kampanyenya kepada masyarakat. Akan tetapi, harus berdasarkan RPJPN dan RPJMN yang digariskan oleh pemerintah pusat agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai tujuan pemerintah.  Selain itu bantuan fasilitas dari para pemikir di bidangnya penting dilakukan agar kebijakan yang dilaksanakan berkualitas bagi kesejahteraan rakyat dan daerah otonom.

Sumber Referensi:

http://www.wartablora.com/baca/kolom-anda/297-kebijakan-atawa-kriminalisasi-

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=157836

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s