CIRI-CIRI KEBIJAKAN PUBLIK YANG BAIK

Dalam kehidupan modern permasalahan menyangkut masalah publik yang dihadapi pemerintah dimanapun sama saja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia yang dilihat dari sudut pandang geografis, demografi dan budaya yang berbeda-beda tentu saja permasalahan yang ada lebih kompleks. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkesan kebijakan yang parsial, padahal idealnya, suatu kebijakan dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dan untuk itu diperlukan kebijakan yang komprehensif. Kebanyakan kebijakan publik yang dilahirkan terkesan sepertinya kebijakan tersebut sekedar doing something bukannya problem solving. Dengan kondisi demikian memang bukanlah hal yang mudah bagi para pembuat kebijakan publik dalam merumuskan kebijakan publik yang benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan publik.

Ketika masa orde baru, perilaku dalam politik kebijakan di Indonesia sepertinya lebih menggambarkan keinginan-keinginan Presiden daripada keingingan-keinginan otonom dari para aktor yang ada. Pada orde reformasi, para pembuat kebijakan seharusnya mampu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengeluarkan masyarakat dari masalah-masalah publik yang selama ini dialaminya.

Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan membangun negara korporasi maupun negara aparatur. Untuk mewujudkan negara kesejahteraan harus didukung oleh kebijakan publik pro Rakyat, artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan keinginan masyarakat dan bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan arus utama kepentingan publik (public mission) bukan berdasarkan keinginan elit. Tapi kenyataannya  para pejabat publik dan birokrat hanya sekedar menjalankan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh para elit.

Dalam suatu pemerintahan yang demokratis, kondisi sosial ekonomi juga merupakan variabel yang penting dalam proses perumusan kebijakan. Para aktor/elit yang terlibat dalam perumusan kebijakan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari situasi atau kondisi sosial ekonomi yang melingkupinya. Sangat jelas bahwa kondisi sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan. Untuk itu agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik maka kebijakan seharusnya :

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat

2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya

3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan baik

4. Dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat bawah (street level bureaucracy)

5. Dilakukan pemantauan secara terus menerus (monitoring)

6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Maksudnya, pembuat kebijakan harus menilai sama penting antara kebijakan dan implementasinya. Karena itu, pembuatan kerangka kerjanya dan tindakan lanjutnya mendapatkan perhatian dan fokus yang sama pula, sehingga antara kebijakan dengan implementasinya tidak terjadi kesenjangan yang menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Selain itu ada dua kemungkinan kegagalan suatu kebijakan :

1. Tidak terimplementasi, maksudnya suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, atau karena pelaksananya tidak menguasai permasalahan.

2. Implementasi yang tidak berhasil, biasanya terjadi manakala suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana namun kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan.

Sukses tidaknya implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Dukungan dan penilakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak maka pelaksanaan kebijakan akan gagal. Oleh karena itu, agar sukses, pengambil kebijakan dan para pelaksananya harus melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam kebijakan yang diambil.

2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.

3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya.

4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan. Makin mampu para pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas antara satu kegiatan dengan kegiatan lain atau antara suatu kegiatan dengan dampaknya akan semakin tinggi tingkat keberhasilannya.

5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengeruhi karakter badan-badan pelaksana, kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri. Variabel-variabel lingkungan tersebut dipandang mempunyai pengaruh langsung pada pemberian-pemberian pelayanan publik. Variabel-variabel sebagaimana dimaksud Van Meter dan Van Horn adalah ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,sikap para pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan yang baik, sebagaimana menurut William Dunn maka proses kebijakan yang dibuat harus memperhatikan tahapan-tahapan yaitu : Tahap penyusunan Agenda; Tahap Formulasi Kebijakan; Tahap Adopsi Kebijakan; Tahap Implementasi Kebijakan; Tahap Penilaian Kebijakan.

2. Dalam perumusan kebijakan, seharusnya para actor pembuat kebijakan memperhatikan variable-variabel lingkungan seperti : ekonomi, sosial, politik.

3. Kebijakan yang dilahirkan harus merupakan kebijakan pro Rakyat, yang dibuat berdasarkan keinginan-keinginan sebagian besar masyarakat.

4. Kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik harus sejalan dengan arus utama kepentingan publik (public mission) bukan berdasarkan keinginan elit.

5. Menempatkan secara proporsional fungsi-fungsi apartur pemerintah sebagaimana mestinya, bahwa aparatur merupakan pelaksana kebijakan.

6. Inti dari negara kesejahteraan (welfare staate) adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan kepada publik (public service) secara baik dan terukur sehingga tercapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan rakyat.

Sumber :

http://jibrilchuby.blog.friendster.com/2008/02/kebijakan-publik/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s