Manajemen Korporasi

  1. 1.      Bagaimana pendapat anda tentang privatisasi BUMN? Apa bisa diterima keseluruhan atau sebagian saja? Negara punya pengaruh besar atau hanya mengawasi?

Jawab:

Privatisasi  menurut UU no. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat. Jika kita lihat, indonesia juga merupakan negara yang bisa dibilang senang melakukan privatisasi. Dalam prakteknya, privatisasi BUMN selalu mempunyai dampak yang menguntungkan maupun merugikan, tetapi faktor rugi biasanya lebih dominan. Kita lihat saja yang terjadi di Indonesia. Privatisasi akan dipandang menguntungkan bila kita lihat dari sudut pandang penerimaan negara yang akan bertambah, mungkin juga akan menutup anggaran defisit pemerintah. Selain itu, untuk mengolah seperti tambang pemerintah tidak perlu mendatangkan alat berat yang mungkin harganya mahal. Tetapi bila kita lihat dari segi lain, hal yang merugikan akan terlihat setelah proses pengelolaan aset berlangsung. Aset yang sebenarnya akan lebih menghasilkan penerimaan lebih besar jika kita bisa me-manage dan mengolah sendiri tanpa harus campur tangan pihak asing, sehingga kesejahteraan masyarakatpun akan bisa terpenuhi tanpa harus menaikkan BBM atau apalah. Efek dari privatisasi tersebut adalah kendali pemerintah tampak kabur dan swasta lebih dominan. Sehingga kontrol pemerintah kelihatan seperti ada dibawah pihak swasta secara tidak langsung. Privatisasi di Indonesia sendiri diterapkan untuk mencairkan dana pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Penerbitan peraturan pemerintah tentang privatisasi merupakan salah satu syarat untuk mencairkan dana tersebut. Jadi, selain faktor – faktor dari dalam, faktor dari luar juga ada.

Kemudian menjawab pertanyaan yang ke-2, jelas privatisasi BUMN tidak dapat kita terima secara keseluruhan. Jika saham dari swasta lebih besar, tentu kendali penuh akan di pegang oleh swasta. Padahal kita tahu tujuan BUMN adalah untuk kesejahteraan masyarakat, sementara pihak swasta lebih bersiafat mncari keuntungan, jika kendali dipegang swasta bukan tidak mungkin tujuan BUMN akan menyimpang. Selain itu BUMN tersebut merupakan instrumen penyeimbang bagi negara untuk menjamin bekerjanya mekanisme ekonomi yang selaras dengan kepentingan sosial. Bila instrumen tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pihak luar, maka antara mekanisme ekonomi dengan kepentingan sosial tidak bisa selaras dan hanya akan merugikan masyarakat sendiri.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan BUMN, menurut saya kedudukan negara terhadap kepemilikan saham BUMN hanya sebagai pengawas saja. Jika dalam prosesnya pemerintah mempunyai pengaruh besar akan dikhawatirkan terjadi pemborosan anggaran atau korupsi yang telah menjadi budaya yang harus segera di hilangkan di negara kita. Pendistribusian kemasyarakat menjadi hal yang penting karena menyangkut kesejahteraan masyarakat.

  1. 2.      Jelaskan pengertian restrukturisasi makro dan mikro? Kapan restrukturisasi dilakukan?

Jawab:

Restrukturisasi BUMN secara makro dan mikro:

Secara makro, pengertian restrukturisasi yaitu merupakan pergeseran kebijakan publik. Pada masa Soeharto, restrukturisasi yang dilakukan adalah transformasi BUMN dari sebuah organisasi yang cenderung birokratis menuju organisasi dengan manajemen koorporasi. Fungsi BUMN pada masa ini difokuskan pada usaha pemulihan ekonomi Indonesia yang pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi. Dalam pengelolaannya ditangani oleh Dirjen BUMN Depkeu RI. Pada masa pemerintahan Gusdur, pengelolaan BUMN ditangani oleh Menteri Negara BUMN tetapi karena sering terjadi ketidakserasian dengan kabinet, pengelolaannya kembali ditangani oleh Dirjen BUMN. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati, pengelolaan BUMN ditangani lagi oleh Menteri Negara BUMN. Jadi, bisa dibilang restrukturisasi BUMN yang terjadi di Indonesia akibat dari pergesaran kebijakan publik yang dimulai dari pemerintahan Soeharto sampai Megawati. Program restrukturisasi ini sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu:

1)      Tahap Konsolidasi(2002), meliputi kebijakan: koordinasi&monitoring, pelaksanaan Good Corporate Governance, program BUMN On-Line, Otonomi Daerah,penyusunan UU BUMN, sosialisasi kebijakan privatisasi, restrukturisasi dan privatisasi

2)      Tahap Revitalisasi Bisnis(2003-2004),meliputi kebijakan: peningkatan shareholder value, efektif manajemen, peningkatan operasi,pelayanan, dan pendapatan, sistem pengadaan barang dan jasa, restrukturisasi dan privatisasi

3)      Tahap Pertumbuhan(2005-2006), meliputi kebijakan: pengembangan bisnis dan lanjutan privatisasi.

Sedangkan secara mikro pengertian restrukturisasi yaitu merupakan restrukturisasi korporasi. Restrukturisasi BUMN dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1)      Tahap pertama melalui 3 kebijakan: Restrukturisasi (peningkatan daya saing melalui penajaman fokus bisnis, perbaikan skala usaha, dan penciptaan core competencies), Profitasisasi (peningkatan efisiensi perusahaan), dan Privatisasi (penyebaran kepemilikan saham BUMN).

2)      Tahap kedua adalah pada upaya sistematis untuk memperbaiki aspek fundamental dari korporasi/perusahaan dengan sasaran menciptakan BUMN yang berdaya saing dan berdaya cipta tinggi.

Restrukturisasi dilakukan hanya untuk perusahaan yang dianggap mengalami kemunduran. Jadi bila perusahaan tersebut perlu segera direstrukturisasi agar perusahaan tersebut tetap eksis. Penerapan restrukturisasi inipun dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai keberhasilan, karena program restrukturisasi ini merupakan program jangka panjang. Maka dari itu perencanaan yang matang sangat perlu dilakukan untuk meminimalisir berbagai kendala yang mungkin akan terjadi dalam prosesnya.

  1. 3.      Apakah membentuk budaya korporasi itu mudah atau susah? Jelaskan! Kemukakan tahap untuk menciptakan budaya korporasi yang positif !

Jawab:

Membentuk suatu budaya korporasi merupakan hal yang sulit. Hal ini dikarenakan dalam suatu korporasi pastinya memiliki keragaman budaya yang berasal dari masing-masing anggota korporasi. Dalam suatu waktu tentunya seseorang akan memiliki budaya yang berbeda mengingat keanekaragaman di Indonesia. Dengan begitu, untuk menyatukan suatu keragaman budaya korporasi yang berbeda tiap individunya memerlukan proses yang cukup memakan waktu, dan itupun akan terjadi kendala – kendala dalam prosesnya. Tetapi kendala tersebut akan dapat diatasi dengan pengidentifikasian sebelum adanya implementasi agar penyelarasan budaya korporasi dapat berjalan lancar. Didalam budaya korporasi intinya adalah menyatukan persepsi – persepsi dari keanekaragaman pegawai yang ada supaya mereka memiliki tujuan yang sama yaitu tujuan organisasi. Dengan begitu tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan budaya korporasi yang positif juga tentunya.

Dalam pencapaian budaya korporasi yang positif, memerlukan tahap – tahap yang harus ditempuh. Menurut Feldman sebagaimana dikutip oleh Kreitner & Kinicki (2003, 97-100)  tahap – tahap tersebut meliputi:

1)      Sosialisasi antisipasi(Anticipatory Socialization)

Proses ini merupakan proses awal dari tahapan mencapai budaya organisasi yang positif. Suatu tahapan yang dimulai dengan seorang individu bergabung dengan organisasi. Proses ini disebut juga proses pembelajaran yang dilakukan sebelum bergabung dengan organisasi.

2)      Pertemuan(Encounter)

Tahapan yang dimulai saat kontrak pekerjaan ditandatangani. Tahapan ini dinamakan tahap pertemuan karena individu mulai bertemu dengan nilai-nilai, keterampilan dan tingkah laku baru yang harus disesuikan dengan perilaku organisasi. Hal ini biasanya akan lebih cepat dengan diadakannya pelatihan – pelatihan motivasi agar apa yang menjadi tujuan organisasi segera tertanam di benak pegawai.

3)      Perubahan dan pemahaman bertambah(Acquisition)

Dalam tahapan ini individu mulai menguasai ketrampilan, peran dan menyesuaikan diri dengan nilai dan norma kelompok. Suatu percampuran budaya menyatu menjadi satu tujuan. Dengan begitu diharapkan tujuan organisasipun akan segera dicapai.

  1. 4.      Kepemimpinan berpengaruh sangat lemah terhadap kinerja karyawan yang sudah memiliki budaya korporasi yang kuat. Berikan pendapat anda tentang pernyataan tersebut benar/salah? Berikan alasan saudara!

 

Jawab:

Dari suatu analisis yang saya lakukan, saya setuju dengan pernyataan diatas adalah benar. Kita lihat saja dalam suatu organisasi perusahaan. Pastilah tiap beberapa periode akan terjadi pergantian pemimpin/manajer dari perusahaan tersebut. Setiap pemimpin mempunyai pendangan, tujuan, visi dan misi yang berbeda – beda. Padahal hal – hal tersebutlah yang akan mempengaruhi budaya korporasi yang ada di perusahaan tersebut. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan budaya korporasi tiap pergantian pemimpin/manajer pun akan berganti – ganti tergantung bagaimana gaya kepemimpinan para pemimpin tersebut. Sedangkan dalam proses pergantian tersebut, para pegawai pastilah harus selalu menyesuaikan diri terhadap manajer mereka yang baru. Tetapi dalam prakteknya, para pegawai akan sulit menyesuaikan cepatnya pergantian budaya organisasi atau mungkin juga terlalu nyaman dengan budaya organisasi sebelumnya. Karena hal tersebut kepemimpinan akan mempunyai peranan yang lemah terhadap kinerja karyawan. Berkaca dari hal tersebut, para manajerlah yang harus pintar – pintar dalam memanaje para pegawainya.

 

Sumber Referensi :

Moeljono, Djokosantoso. Reinvensi BUMN. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s