PENGERTIAN DASAR PERPAJAKAN

  1. Pengertian Pajak
  • Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnyab menurut eraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
  • Ciri-ciri atau unsure pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu :
  1. Pajak dipungut berdasar undang-undang
  2. Pajak dapat dipaksakan
  3. Diperlukan bagi pembiayaan umum pemerintah
  4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
  5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulered
  1. Fungsi Pajak

Umumnya, fungsi pajak dikenal dengan dua macam, yaitu :

  1. Fungsi Budgetair

–          Fungsi budgetair ini merupakan funsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan daan secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

–          Factor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhib dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara antara lain :

1)      Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan

2)      Tingkat intelektual masyarakat

3)      Kualitas petugas pajak

4)      Sistem administrasi perpajakan yang tepat

  1. Fungsi regulerend

–          Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi utama budgetair.

–          Fungsi regulerend tentang fasilitas perpajakan pada Tax Reform tahun 2000 adalah sebagai berikut ;

1)      Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

2)      Pasal 168 UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

3)      Pasal 16C UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai

  1. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara member hak kepada dirinya untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut antara lain :

  1. Asas domisili

Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal (domisili).

  1. Asas sumber

Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana objek pajak diperoleh.

  1. Asas kebangsaan

Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara.

  1. Cara Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dikenal tiga macam yang memungut pajak atas suatu penghasilan atau kekayaan, yaitu yang dinamakan sistem nyata, sistem fiktif, dan sistem campuran.

  1. Sistem Fiktif

Sistem fiktif bekerja dengan suatu tanggapan.

  1. Sistem Nyata (Riil)

Sistem nyata mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak.

  1. Sistem Campuran

Umumnya mendasarkan pengenaan pajaknya atas kedua sistem di atas.

  1. Jenis Pungutan di Indonesia

1)      Pajak Negara (Pajak Pusat)

è Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah.

è Pajak Penghasilan, PPn, PBB, Bea Meterai, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan negara yang berasal dari migas (pajak dan royalty)

2)      Pajak Daerah

è Pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang.

è Pajak Daerah Tingkat I : pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di ats air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Daerah Tingkat II : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air tanah dan air permukaan.

3)      Retribusi Daerah

Dibagi menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perijinan tertentu.

4)      Bea Cukai

è Bea : pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat berupa bea masuk dan bea keluar.

è Cukai : pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan undang-undang, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi atau diawasi.

5)      Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kelompok penerimaan negara bukan pajak antara lain:

  1. Penerimaan yang bersumber dari pengeluaran dana pemerintah
  2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
  3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
  4. Penerimaan dari kegiatan pelaksanaan yang dilakukan pemerintah
  5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
  6. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri
  1. Penggolongan Jenis Pajak

Pembedaan atau penggolongan serta jenis-jenis pajak didasarkan pada suatu kriteria, yaitu :

  • Siapa yang membayar pajak.
  • Siapa yang pada akhirnya memikul beban pajak.
  • Apakah beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
  • Siapa yang memungut pajak.
  • Sifat-sifat yang melekatb pada pajak yang bersangkutan.
  • Pajak dikenakan atas apa.
  • Macamnya adalah :

1)      Pajak Langsung dan Tidak Langsung (Direct Tax dan Indirect Tax)

è Pajak langsung : pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

è Pajak tidak langsung : beban pajak yang dipikul seseorang dapat dilimpahkan baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain.

2)      Pajak Subjektif dan Pajak Objektif

è Pajak Subjektif : pajak yang erat hubungannnya dengan subjek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subjek pajak.

è Pajak Objektif : pajak yang erat hubungannnya dengan objek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan objek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh keadaan subjek pajak

3)      Pajak Pusat dan pajak daerah

è Pajak Pusat : pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak.

è Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

  1. Sumber-Sumber Penerimaan Negara dan Pengeluaran Negara sesuai APBN

Penerimaan negara menurut APBN dan RAPBN adalah sebagai berikut :

  1. Penerimaan dalam negeri, terdiri dari :
    1. Penerimaan migas (minyak bumi dan gas alam)
    2. Penerimaan non migas (PPH, PPn, bea masuk, cukai, PBB, dll)
  2. Penerimaan pembangunan, terdiri dari :
    1. Bantuan program
    2. Bantuan proyek

Pengeluaran negara menurut APBN dan RAPBN adalah sebagai berikut :

  1. Pengeluaran rutin, terdiri dari :
    1. Belanja pegawai
    2. Belanja barang
    3. Subsidi daerah otonom
    4. Bgunga dan cicilan utang
    5. Pengeluaran rutin lainnya
  2. Pengeluaran pembangunan, terdiri dari :
    1. Pembiayaan rupiah
    2. Bantuan proyek

DASAR HUKUM DAN PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK

  1. Dasar Hukum dan Prinsip Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat justifikasi (pembenaran atau dasar), sehingga fiskus berwenang untuk memungut pajak. Teori yang masuk daalam asaspemungutan pajak antara lain :

  1. Asas Keadilan

–          Bahwa hokum pajak (hukum atau aturan perundang-undangan perpajakan) harus mengabdi dan berdasarkan kepada suatu asas, yaitu keadilan.

–          Ada bermacam-macam teori untuk memberikan dasar pada asas keadilan ini, antara lain :

  1. Teori Asuransi
  2. Teori Kepentingan
  3. Teori Bakti atau Teori Kewajiban Pajak Mutlak
  4. Teori Gaya Pikul
  5. Teori Gaya Beli
  6. Teori Pembangunan
  7. Asas Yuridis

–          Hukum pajak, aturan perundang-undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum, baik untuk negara maupun warga negaranya, bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Artinya, setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus didasarkan Undang-Undang.

  1. Asas Ekonomis

–          Pajak yang harus duibayarkan oleh wajib pajak (warga negara) yang dipingut oleh fiskus haru diusahakan oleh peraturan perpajakan gar :

  1. Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi, dan perdagangan.
  2. Tidak pernah m enghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan, dan jangan merugikan kepentigan rakyat banyak.
  1. Asas Finansial

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, maka biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan  pajak harus jauh lebih kecil daripada jumlah pajak yang diperoleh.

  1. Prinsip Pemungutan Pajak

è Empat prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith disebut sebagai “the four canons of Adam Smith” atau “the four Maxims” antara lain :

  1. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus jelas (certain), dan tidak mengenal kompromi (not arbritary).
  2. Pembagian tekanan-tekanan pajak diantara subjek-subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah.
  3.  Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (convenience of payment) menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang palin g baik bagi para wajib pajak.
  4. Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya jangan sampai biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

(1)   Prinsip Keadilan dan Pemerataan

–          Menurut adam smith, equality mengandung arti bahwa keadaan yang sama tau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

(2)   Prinsip Kepastian Hukum

–          Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda.

(3)   Prinsip Convenience

–          Adam Smith mengungkapkan kaidah convenience dimaksudkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memerhatikan saat-saat yang paling baik bagi I pembayar pajak.

(4)   Prinsip Efisiensi Economic

–          Adam Smith mengungkapkan kaidah efficiency dimaksudkan supaya pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya.

SISTEM PERPAJAKAN

  1. Sistem Perpajakan

System perpajakan dapat diartikan  sebagai suatu kumpulan yang terdiri dari tax law, tax policy, dan tax administration yang saling berhubungan satu sama lain, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal.

1)      Tax Law

Tax law adalah keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.

2)      Tax Policy

3)      Tax Administration

  1. Administrasi perpajakan

Adalah adalah prosedur yang meliputi tahap antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, dan penagihan pajak.

  1. Peran administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan negara sebagaimana amanat APBN.

  1. Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia mempunyai beberapa system pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan, yaitu :

  1. Official Assessment System
  2. Semi Self Assessment System
  3. Full Self Assessment System
  4. With Holding System

(1)   Self Assessment System

(2)   With Holding System

(3)   Official Tax System

  1. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
    1. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi.
    2. Tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
    3. Produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s